COLLABORATIVE GOVERNANCE CULTURE (Model Penguatan Implementasi Kebijakan Publik)

Perkembangan permasalahan publik yang semakin kompleks menuntut perubahan cara pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Berbagai isu strategis, seperti penanggulangan bencana, pelayanan publik, dan pembangunan daerah, tidak lagi dapat diselesaikan oleh pemerintah sebagai aktor tunggal. Kondisi ini melahirkan kebutuhan akan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan publik.

Buku ini mengulas secara komprehensif konsep, teori, dan model collaborative governance serta menempatkan collaborative culture atau budaya kolaborasi sebagai faktor penting yang menentukan keberhasilan kerja sama antaraktor. Melalui pembahasan mengenai kepercayaan, komitmen bersama, kesetaraan peran, orientasi jangka panjang, dan kemampuan mengelola ketidakpastian, buku ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada budaya yang tumbuh dan berkembang dalam hubungan antar pemangku kepentingan.

Untuk memperkuat pembahasan teoretis, buku ini menyajikan studi kasus implementasi kebijakan penanganan pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kolaborasi dalam situasi krisis. Berdasarkan kajian tersebut, penulis menawarkan model penguatan collaborative governance berbasis budaya kolaborasi sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan praktik kebijakan publik di Indonesia. Buku ini layak menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, birokrat, dan pengambil kebijakan yang memiliki perhatian terhadap penguatan tata kelola publik yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.